SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Direktur Operasional Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Rozak Astira mengatakan, idealnya bea masuk susu impor adalah 10 persen untuk memproteksi produsen susu lokal. “Kami hanya ingin ”balance” jadi bea masuk susu impor itu idealnya 10 persen,” kata Rozak di Jakarta, Rabu (27/5).
Ia mengatakan, pihaknya menginginkan keseimbangan antara harga susu impor dan susu lokal agar terjadi level playing field yang seimbang.
Sayangnya, pemerintah justru membebaskan bea masuk susu impor menjadi hanya nol persen sejak sekitar Januari 2009. “Bagi kita yang paling penting adalah menaikkan produktivitas dan pemerintahlah yang seharusnya menciptakan iklim usaha yang mendukung,” katanya.
Sebelumnya bea masuk susu impor adalah lima persen dan pihaknya jelas terpukul dengan kebijakan itu.
Sebelumnya bea masuk susu impor adalah lima persen dan pihaknya jelas terpukul dengan kebijakan itu.
“Bea masuk susu impor harus dikembalikan atau justru dinaikkan,” katanya.
Pada masa lalu produsen susu impor merasa lebih terlindungi lantaran ada kebijakan wajib serap industri pengolah susu namun kebijakan itu dihapus sejak 1998.
Saat ini tingkat penyerapan produksi susu lokal oleh industri mencapai 97 persen dari produktivitas susu rata-rata 1,3 juta hingga 1,4 juta liter perhari.
“Saat ini yang jadi persoalan sebenarnya adalah harga sehingga perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak,” katanya.
Rozak mencontohkan, pemerintah sebaiknya memberikan subsidi pakan yang pernah menjadi kebijakan pada masa lalu.
“Kalau perlu ada kerja sama dengan Perhutani untuk menyediakan lahan rumput meskipun nanti ada kompensasi di mana kita harus bayar, itu tidak menjadi masalah,” katanya.
Harga bahan baku susu lokal sudah turun sebesar Rp 150 perliter khususnya di Jawa Barat disusul per 1 Juni 2009 harga susu di Jawa Tengah akan naik sebesar Rp 100 perliter.
Pihaknya berharap setidaknya harga tetap stabil atau kembali ke harga sebelumnya berkisar Rp 3.600-an.
Menurut dia, instrumen yang dapat diambil untuk memproteksi produsen susu lokal di antaranya penerapan bea masuk, opsi kebijakan wajib serap, meningkatkan kemampuan produsen susu lokal untuk mengolah susu atau diversifikasi produk.
“Diversifikasi perlu dilakukan jadi harus diperkuat untuk bisa memproses sendiri dan pasar bisa diarahkan masuk program susu sekolah yang dipayungi pemerintah. Kan ada dana BOS dari Depdiknas yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Upaya itu juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan termasuk solusi agar pabrik-pabrik industri susu tidak terlampau repot mengurus susu dari hulu ke hilir.
Saat ini populasi sapi nasional sekitar 400.000 ekor dan cenderung mengalami stagnasi sejak 1998 hingga 2006. “Kalau ada penambahan, angkanya kecil sekali,” katanya.
Padahal sapi juga memiliki batas produktivitas susu yakni maksimal setelah delapan kali beranak idealnya harus diafkir.
Apalagi, biaya produksi susu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dari mulai naiknya harga pakan hingga biaya ternak.
Industri susu lokal saat ini tengah mengalami tekanan lantaran bea masuk susu impor dibebaskan hingga nol persen. Akibatnya harga susu impor jauh lebih murah ketimbang susu lokal.
Industri pengolah susu mengusulkan agar harga susu lokal diturunkan. Kondisi itulah yang memukul produsen susu lokal.
Harga susu lokal saat sebelum diturunkan sebesar Rp 3,485 per liter di tingkat peternak dan Rp 3.785 di tingkat koperasi.
ant/fid